Published On:Rabu, 24 Juli 2013
Posted by infosukabumi
HKTI: Kelangkaan Pupuk masih jadi masalah Petani
Sutrisno Iwantono di Jakarta, Selasa mengatakan persoalan yang melingkari pupuk bersubsidi di Indonesia meliputi jumlah subsidi yang terbatas, jadwal distribusi yang tidak sesuai musim, hingga distribusi yang rawan
untuk diselewengkan.
"Jumlah subsidi pupuk yang terbatas menjadi persoalan yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan pasokan pangan kita," katanya.
Pupuk juga terkendala persoalan keberadaan pabrik yang sudah berusia tua sehingga efisiensi produksinya makin menurun. �
Di samping pasokan gas bumi untuk produksi pupuk yang sangat terbatas, padahal 60 persen bahan baku pupuk adalah gas alam.
Keterbatasan pasokan gas alam itu salah satunya karena mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang berorientasi besar pada keuntungan.
Iwantono memantau kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, sementara produksinya terbatas, sehingga kerap terjadi kelangkaan.
Ia juga menyayangkan kelangkaan yang kerap terjadi justru pada musim tanam dan melimpah pada musim panen.
Hal itu disinyalir karena distribusi melalui pola rayonisasi yang tidak fleksibel, sehingga tidak mudah melakukan penyesuaian pasokan antar wilayah sekaligus lemahnya pengawasan dari Pemda dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.
"Ketika musim tanam tiba, pupuk tiba-tiba sulit didapatkan. Kalau pun ada harganya melonjak tinggi," katanya.
Ia menambahkan, permasalahan kemudian berkembang menjadi rumit ketika disparitas harga terjadi antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi.
Hal itu menurut dia potensial untuk memicu terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi dan pada akhirnya menyebabkan kelangkaan.
Iwantono menambahkan, persoalan pupuk tidak berhenti sampai di situ sebab saat ini penggunaan pupuk anorganik meningkat drastis akibat fanatisme petani dan bertambahnya luas areal tanam, sementara penggunaan pupuk organik belum berkembang.
Oleh karena itu, ia sekaligus mendorong semua pihak untuk memberdayakan produksi pupuk organik masyarakat yang ramah lingkungan.
Di samping juga mendorong upaya untuk meningkatkan penyediaan pupuk urea dengan penyediaan gas bumi yang memadai.
Pihaknya juga menyarankan revitalisasi industri pupuk dan mendorong dibangunnya lebih banyak pabrik pupuk baru, mengembangkan pabrik pupuk urea di lokasi sumber gas bumi, dan mengembangkan pabrik pupuk melalui kerjasama dengan pihak lain.
"Permasalahan pupuk bukan persoalan teknis semata sehingga produksi dan distribusinya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar," katanya.
Selain itu, menurut dia, distribusi pupuk mestinya dikembalikan kepada koperasi agar lebih mudah mengontrol penyaluran dan meminimalisir potensi penyelewengan pupuk �bersubsidi.
"Kami menyarankan agar Menteri Koperasi dan UKM duduk semeja dengan pabrik pupuk dan perbankan untuk bekerja sama memperkuat kelembagaan koperasi agar bisa memegang peran kembali sebagai penyalur pupuk bersubsidi,"
katanya.
(Antara)
