Published On:Kamis, 25 Juli 2013
Posted by infosukabumi
PEMERINTAH DIMINTA BENAHI PASAR GAS SEBELUM KENAIKAN
"Pengaturan pasar gas domestik di hilir yang infrastrukturnya masih terbatas dengan penguasaan infrastruktur distribusi yang monopolistik seperti sekarang ini harus dibenahi dulu sebelum menaikan harganya," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan melakukan pembenahan tersebut lebih dahulu, maka harga gas ke pengguna bisa lebih murah.
"Paling tidak posisi tawar pengguna gas akan bisa lebih baik, sehingga negosiasi bisa lebih berimbang," katanya.
Pri Agung menambahkan, pembenahan mencakup antara lain pemisahan (unbundling) peran ganda PT PGN Tbk sebagai pengangkut (transporter) dan niaga (trader).
Lalu, juga penerapan dan pengaturan pemakaian pipa bersama (open access) yang lebih jelas.
"Fungsi-fungsi seperti ini yang seharusnya diperankan BPH Migas dan Kementerian ESDM," katanya.
Ketua Distribusi dan Perdagangan Gas Kadin Indonesia Eri Purnomohadi juga mengatakan, pemerintah mesti segera menjalankan "unbundling" dan "open access" sesuai Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.
"Ini untuk kepentingan masyarakat maupun industri," katanya.
Ia berharap, pada Oktober 2013, mekanisme "unbundling" dan "open access" secara bertahap sudah mulai diterapkan.
Sesuai Permen ESDM 19/2009, PGN semestinya memisahkan peran sebagai "transporter" dan "trader" yang kini dijalaninya, dua tahun setelah permen diterbitkan atau 2011.
Namun, Kementerian ESDM sudah memperpanjangnya hingga akan berakhir Oktober 2013
Masih kaji
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah masih mengkaji rangkap peran PGN tersebut.
Pri Agung mencontohkan, sekarang ini, harga gas di hulu rata-rata lima dolar AS per MMBTU, namun dijual ke konsumen sembilan dolar, sehingga terdapat margin yang tinggi yakni empat dolar.
Marjin tersebut hampir sama dengan harga di hulu yang penuh risiko.
Di sisi lain, meski berperan ganda dengan marjin tinggi, belum cukup bagi PGN mengembangkan infrastruktur gas.
Laporan Keuangan PGN Tahun 2012 terlihat selama kurun waktu dua tahun (2010-2012), panjang jaringan pipa gas hanya bertambah dua km yakni dari 5.910 km menjadi 5.912 km.
��� �Pada 2010, panjang pipa itu terdiri atas distribusi 3.785 km dan transmisi 2.125 km, sementara pada 2012 berasal dari distribusi 3.865 km dan transmisi 2.047 km.
Pri Agung juga mengatakan, struktur pasar gas di hulu dan hilir sebenarnya sama-sama tidak kompetitif.
Di hulu oligopoli, di hilir lebih mengarah ke monopoli.
"Oleh karena itu, kebijakan penetapan dan penentuan harga tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa ada kajian menyeluruh," katanya.
Menurut dia, banyak aspek baik di hulu maupun hilir yang mesti dilihat dan dievaluasi dulu.
Ia mencontohkan, pembeli gas seperti pabrik pupuk, apakah benar-benar dijual ke petani ataukah ditujukan pasar ekspor.
Untuk PLN, lanjutnya, kenaikan harga gas memang akan menaikkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.
Namun, semestinya pembandingnya adalah pembangkit gas yang selama ini masih menggunakan BBM.
Lalu, di sisi hulu, apakah benar angka delapan dolar per MMBTU adalah harga keekonomian saat ini dengan tingkat pengembalian investasi yang wajar.
Kalau mengacu Henry Hub, harga keekonomian gas di kepala sumur di pasar yang kompetitif saat ini hanya di kisaran empat dolar per MMBTU.
"Jadi, jangan terburu-buru dinaikkan. Kalau terlanjur, nanti sulit mengoreksinya kembali. Apalagi, sistemnya berdasarkan kontrak jangka panjang," katanya.
Namun, Pri memaklumi jika SKK Migas mengusulkan kenaikan harga gas karena akan meningkatkan penerimaan negara.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, harga gas dalam negeri melalui pipa naik sebesar 40 persen dari rata-rata 5,8 menjadi delapan dolar AS per MMBTU.
Dengan kenaikan harga gas tersebut, selain penerimaan negara yang meningkat, diharapkan alokasi gas ke domestik bakal lebih banyak lagi, karena harga sudah kompetitif dibandingkan ekspor.
(Antara)
