Published On:Kamis, 15 Agustus 2013
Posted by infosukabumi
Kontras: 2011-2013 Terjadi 361 Peristiwa Penembakan
Dalam rilis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, menyebutkan dalam kurun waktu tersebut, tercatat 278 peristiwa penembakan dilakukan anggota polisi, 30 peristiwa penembakan oleh TNI dan 63 peristiwa penembakan dilakukan oleh kelompok bersenjata atau orang tak dikenal.
Kebanyakan polisi diketahui melakukan penembakan dengan senjata jenis pistol (FN) dan laras panjang jenis AK 45. "Begitupun anggota TNI menggunakan senjata organik jenis pistol dan senjata laras panjang," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar dalam keterangan tertulis.
Sementara peristiwa penembakan yang dilakukan orang tak dikenal umumnya menggunakan senjata jenis laras panjang atau senjara rakitan.
Ada dua motif utama dalam peristiwa penembakan yang dilakukan anggota polisi yakni upaya penangkapan pelaku tindak kriminal dan upaya penanganan demonstrasi yang berujung bentrok, termasuk bentrokan yang terjadi akibat sengketa lahan maupun konflik komunal.
"Motif lainnya yang tidak begitu banyak dijumpai adalah dendam pribadi atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian," ungkapnya.
Sementara dalam peristiwa penembakan yang dilakukan anggota TNI, motif yang mendominasi peristiwa penembakan adalah permasalahan pribadi dan upaya penanganan gangguan separatisme di Papua.
Menurut Haris, hingga saat ini hanya sedikit dari peristiwa penembakan tersebut yang pelakunya diketahui menjalani proses hukum.
"Hal itu terutama karena tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan informasi baik dari Polri maupun TNI terkait sejumlah besar peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya," ucapnya.
Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan bila terdapat oknum kepolisian yang terbukti menggunakan senjata api tanpa prosedur yang benar, pihaknya tidak segan-segan untuk menindak. "Kalau terbukti kita akan tindak anggota itu," tandasnya.
Agus mengatakan lembaga Polri saat ini merupakan lembaga yang transparan dan terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, sehingga bila ada temuan anggotanya yang terlibat pelanggaran maka pimpinan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi, termasuk sanksi berupa pemberhentian
tidak dengan hormat (PTDH).
Pihaknya pun tidak menyangkal bila ada beberapa anggota Polri yang sering melanggar peraturan namun pihaknya berjanji akan bertindak tegas terhadap oknum anggota tersebut.
"Kalau ada polisi yang agak nakal, kita tidak memungkiri, tapi pimpinan pasti akan tindak tegas melalui proses yang berlaku di lingkungan Polri," ujarnya.
(Antara)
