Jakarta, 29/7 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat bekerja sama dalam mempercepat pengendalian penduduk dan menyukseskan program keluarga berencana.

"Selain itu kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal di Kantor Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin.

Pernyataan Fasli disampaikan usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala BKKBN Fasli Jalal dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Fasli menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Muhammadiyah adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif antara kedua belah pihak.

Kerja sama Muhammadiyah dan BKKBN, kata Fasli sebelumnya juga pernah dilakukan, bahkan telah terbukti meraih kesuksesan dalam program pengendalian jumlah penduduk.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai penandatanganan nota kesepahaman mengatakan pihaknya akan mendukung program BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pihaknya, kata Din, sangat menyambut baik adanya kerja sama tersebut.

Melalui kerja sama tersebut pihaknya akan ikut melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya yang ada di lingkup Muhammadiyah.

"Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan program yang sangat penting, agar keluarga punya daya tahan dan sejahtera juga punya kekuatan," katanya.

Pihaknya, tambah Din, juga akan mendorong program BKKBN terkait pengendalian penduduk dan peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga agar bisa berjalan baik dan sukses serta konkrit.

(Antara)

Jakarta, 29/7 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng komunitas radio RAPI, ORARI, dan Senkom Mitra Polri untuk mendukung lancarnya komunikasi selama mudik dan libur Lebaran 2013.

"Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan komunikasi akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana alam, kami bekerja sama dengan RAPI, ORARI, dan Senkom Mitra Polri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin.

Menurut dia, organisasi-organisasi tersebut selama ini memegang peranan cukup strategis dalam penyediaan komunikasi dan informasi yang cepat ketika suatu kondisi darurat berlangsung.

Oleh karena itu, meskipun seluruh penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran sudah cukup canggih peralatan dan jaringannya, Menteri Kominfo tetap sangat berharapkan peran serta aktif RAPI, ORARI, dan Senkom Mitra Polri.

"Kami sangat memerlukan dukungan mereka dalam memperlancar komunikasi selama persiapan dan selama berlangsungnya suasana Lebaran 2013," katanya.

Menteri menilai, ketiga komunitas tersebut selama ini terbukti sangat tangguh hadir pada saat kondisi yang sangat kritis dan darurat.

Pihaknya sendiri terus memastikan seluruh pemangku kepentingan, terutama para penyelenggara telekomunikasi di Indonesia siap dengan kualitas layanan yang baik untuk mengantisipasi lonjakan trafik selama mudik dan libur Lebaran.

Ia berharap tidak akan ada gangguan berarti yang bisa menghambat layanan telekomunikasi kepada masyarakat di Tanah Air.

(Antara)

Cotabato City, 29/7 - Lebih dari 50 persen dari 37 desa di kota Cotabato terendam banjir akibat hujan terus-menerus selama tiga hari terakhir di daratan Mindanao yang dibawa oleh daerah bertekanan rendah.

Aniceto Rasalan, asisten eksekutif Wali kota Japal Guiani, mengatakan sekitar 25 dari 37 desa di kota itu telah dipengaruhi oleh banjir yang naik sampai ke tingkat lutut ketika Sungai Rio Grande de Mindanao
membengkak Sabtu.

Warga di desa-desa dataran rendah telah dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih tinggi sementara banyak warga lebih memilih untuk tinggal di rumah untuk menjaga barang-barang berharga mereka.

Banjir memaksa pemerintah setempat untuk menghentikan kelas untuk Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta di kota itu.

Hujan lebat juga membanjiri 14 kota dataran rendah di Maguindanao dan tujuh kota di Cotabato Utara yang berada di sekitar rawa Liguasan.

Di antara kota-kota sangat terpengaruh adalah Northern Kabuntalan, Kabuntalan Mother, dan Sultan Kudarat, keduanya terletak dekat mulut Sungai berat Rio Grande de Mindanao yang tertimbun lumpur.

Hampir semua desa di Sultan Kudarat telah terendam air, menurut Wali kota Datu Shameem Mastura.

Dia mengatakan ini adalah masalah Sultan Kudarat karena berada di sisi Rio Grande de Mindanao di mana pengerukan sedang dilakukan.

Dia mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan masalah yang telah mengganggu kota itu dalam 10 tahun terakhir.

Dewan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Manajemen melaporkan bahwa hampir 30.000 orang telah terkena dampak banjir di Cotabato Utara, Maguindanao dan Sultan Kudarat.

(Antara/PNA-0ANA)

Jakarta, 29/7 - Penyidik Polda Metro Jaya menelusuri dugaan teroris terkait penembakan terhadap polisi lalu-lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Aiida Patah Saktiyono (53) di Jalan Cireundeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (27/7) pukul 04.30 WIB.

"Dugaannya pelaku tahu korban merupakan polisi, karena memakai helm dinas yang bertulisan `Polisi`," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin.

Rikwanto mengatakan pelaku juga diduga membuntuti korban sejak keluar dari rumah sebelum melakukan penembakan.

Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan terhadap lima orang saksi yang berada di lokasi kejadian saat terjadi penembakan.

Selain melibatkan anggota Polda Metro Jaya, penyelidikan penembakan misterius tersebut mengerahkan anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri.

"Untuk menggali dugaan kejadian termasuk kemungkinan alternatif adanya unsur teroris," ujar Rikwanto.

Sebelumnya, anggota Polantas Polres Metro Jakarta Pusat, Aiida Patah Saktiyono (53) menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di Jalan Cireundeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan., Sabtu (27/7) pukul 04.30 WIB.

Korban hendak berangkat dinas dari rumahnya di Kampung Pondok RT 03 RW 03 Bojong Sari, Depok, Jawa Barat, menuju Gambir, Jakarta Pusat.

Ketika memasuki Jalan Cireundeu, korban ditembak dua orang pengendara sepeda motor dari arah belakang yang diduga membuntutinya.

Usai menembak, pelaku melarikan diri, sedangkan korban mengalami luka tembak pada bagian dada kiri dan mendapatkan pertolongan dari warga sekitar.

(Antara)

Jakarta, 29/7 - Sejumlah ormas Islam di Indonesia mengecam kekerasan yang dilakukan oleh militer Mesir terhadap pendukung Mantan Presiden Muhammad Mursi.

"Kami mengecam kekerasan militer yang terjadi di Mesir," ujar Ketua PP Muhammadyah Din Syamsuddin didampingi puluhan pimpinan ormas Islam di Jakarta, Senin.

Pimpinan ormas Islam tersebut juga mendesak ditegakkannya hukum dan demokrasi dengan mengembalikan Muhammad Mursi menjadi Presiden Mesir karena terpilih secara demokratis.

"Kemudian kami meminta agar OKI, PBB maupun masyarakat internasional untuk tidak mengakui kudeta ilegal yang dilakukan oleh militer."

Ormas-ormas Islam tersebut juga mengutuk Amerika Serikat dan Israel yang mendukung kudeta ilegal itu.

"Apa yang terjadi di Mesir membawa dampak pada dunia Islam. Kami juga meminta agar Indonesia mengambil peran aktif tidak hanya melalui pernyataan-pernyataan," kata dia.

Sekjen Majelis Intelektual Ulama Indonesia Bactiar Nasir mengatakan Pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah kreatif, apalagi Indonesia dan Mesir mempunyai kedekatan sejarah.

"Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir," kata Bachtiar.

Selain itu juga, sambung Bachtiar, ulama-ulama di dunia akan bergerak baik secara formal maupun informal.

Pernyataan sikap ormas-ormas Islam tersebut akan dikirim ke PBB dan OKI.

Lebih dari 130 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka dalam bentrokan saat pendukung mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi menggelar aksi protes di Masjid Rabaa al-Adawiya seusai shalat

Jumat, pekan lalu.

Panglima Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengimbau warga untuk menggelar aksi di seluruh kota guna menyatakan dukungan kepada militer.

(Antara)

Jakarta, 29/7 - Stasiun Gambir, Jakarta Pusat mampu menampung 12.000 penumpang setiap harinya yang memanfaatkan 26 kereta yang akan melayani penumpang ke berbagai kota di Jawa pada arus mudik tahun ini.

Wakil Kepala Stasiun Gambir, Supendi kepada Antara di Jakarta, Senin mengatakan, untuk melayani pemudik tahun ini terdapat tambahan sembilan kereta namun diperkirakan tidak akan ada puncak arus mudik di Stasiun Gambir.

"Tidak ada puncak arus mudik, ataupun arus balik karena sekarang ini tiket dijual sesuai dengan kapasitas kereta yang ada, tidak seperti beberapa tahun lalu masih belum tertata dengan rapi masih banyaknya penumpang yang berdiri," ujarnya.

Menurut Supendi, kebijakan tersebut dilaksanakan demi keselamatan dan keamanan penumpang, seperti tidak adanya pengamen yang masuk ke dalam kereta dan juga sudah tidak ada lagi penumpang yang duduk di lantai atau berdiri.

Penjualan tiket kereta api di masa Lebaran ini telah dimulai sejak 90 hari sebelumnya. Selain tiket dapat dibeli di loket juga di agen-agen resmi PT.KAI dan secara online.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya lonjakan antrian pembeli tiket di stasiun Gambir sendiri.

Pembelian tiket online sudah dimulai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak Juni 2012. Meskipun awalnya sistem online masih mengalami banyak kendala, kini banyak warga masyarakat yang beralih membeli tiket secara online.

Mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana,Jakarta, Gressil mengakui, membeli tiket online jauh lebih mudah dan tidak takut untuk kehabisan.

"Kalau beli tiket langsung ke stasiun kemungkinan bisa dapat tiket di tengah-tengah arus mudik seperti ini lebih sulit. Cara online juga jauh lebih mudah dan cepat pelayanannya," ujar gadis yang akan mudik ke Cirebon Jawa Barat itu.

Stasiun Gambir menyediakan satu loket tambahan untuk melayani penukaran tiket online, karena sebelumnya hanya ada satu loket penukaran.

Hal itu dilakukan untuk melayani para pembeli tiket online yang jumlahnya semakin meningkat dibandingkan pembelian tiket secara manual atau langsung.

"Penumpang di stasiun ini adalah penumpang eksekutif dan bisnis, mereka sudah mengerti pembelian tiket secara online, sehingga pembelian secara online dapat meningkat maka untuk masa arus mudik ini loket penukaran kami tambah," ujar Wakil Kepala Stasiun Gambir Supendi.

Dia, menambahkan dengan adanya pembelian tiket secara online akan lebih meminimalisasikan terjadinya penjulan tiket secara ilegal, karena diperlukan kartu tanda pengenal saat pembelian tiket dan penukaran tiket
juga harus sesuai dengan kartu identitas yang asli.

Supendi berharap agar masyarakat membeli tiket hanya di loket-loket resmi PT KAI untuk menghindari kerugian bagi penumpang itu sendiri.

(Antara)

Jakarta, 29/7 - Menteri BUMN Dahlan Iskan merombak jajaran direksi PT Pos Indonesia (Persero) dengan menunjuk Budi Setiawan sebagai Direktur Utama menggantikan I Ketut Mardjana.

"Pergantian direksi sesuai hasil RUPS Pos Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor KEP-316/MBU/2013," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Usaha Infrastruktur & Logistik Kementerian BUMN Imam A Putro di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Menurut Imam, Budi Setiawan sebelumnya menjabat Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, sementara Ketut Mardjana dihentikan karena masa tuganya sudah habis.

"Pergantian direksi Pos Indonesia dikarenakan permasalahan waktu masa jabatan yang telah usai. Pak Ketut sudah menyelesaikan tugas selama satu periode," kata Imam.

Pada perombakan tersebut, Kementerian BUMN juga menghapus jabatan Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan.

Sukatmono yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama ditetapkan menjadi Direktur, sedangkan Tavip Parawansa yang menjabat Direktur Keuangan ditetapkan menjadi Direktur.

Sementara itu, Budi Setiawan ketika dimintai tanggapan terkait kemimpinananya di Pos Indonesia mengatakan akan menjadikan Pos Indonesia sebagai perusahaan yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

"Kita akan mengembangkan digital pos dengan teknologi maju. Pos Indonesia akan berbasiskan teknologi yang sangat kental. Layanan pos di 2017 bisa melayani di mana saja, kapan saja," tegas Budi.

(Antara)