Jakarta, 2/8 (Antara) - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan proses pilkada rentan terhadap campur tangan pemerintah daerah setempat.

"Proses pilkada di sejumlah tempat terindikasi ada campur tangan pemda setempat yang bisa memengaruhi hasil akhir," kata Adhie di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, intervensi kekuasaan di daerah kerap mampu memengaruhi penyelenggara pemilu. Kasus pilkada di Jawa Timur yang mendera Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja bisa
menggambarkan adanya intervensi kekuasaan di belakang KPU Jawa Timur.

"Kepala daerah petahana memiliki otoritas yang dapat menembus berbagai lapisan birokrasi. Sehingga akses itu terkadang dimanfaatkan oleh 'incumbent' untuk mendayagunakan aparaturnya untuk memberi keuntungan baginya. Seperti menggerakkan camat atau lurah yang strukturnya ada di bawahnya untuk berkampanye bagi
kepala daerah atau hal sejenisnya," kata dia.

Adhie juga menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan sementara tiga komisioner KPUD Jatim sebagai hal yang baik. Karena akan memberikan efek jera bagi pihak yang terhukum.

Selain itu, keputusan DKPP tersebut dapat menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu di tempat lainnya.

Sebelumnya, DKPP memulihkan hak konstitusional Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur Jawa Timur.

Dalam pilkada tersebut, Khofifah berpasangan dengan mantan Kapolda Jawa Timur Herman S.Sumawiredja.

(Antara)

About the Author

By infosukabumi on 03.44. Filed under Nasional , ragam . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response